Mari Bijak Menggunakan Medsos

13 January 2019

JAKARTA – Kemendikbud mengingatkan soal kode etik terkait adanya oknum guru yang jadi tersangka dugaan penyebar hoax surat suara. Menurutnya, kode etik itu diatur oleh organisasi guru.

“Kalau etika guru tergantung kode etik organisasinya. Organisasi profesi guru kan banyak mereka punya kode etik masing-masing,” kata Staf ahli Kemendikbud, Chaterina Muliana Girsang, yang dikutip dari laman detikcom, Jumat (11/1/2019).

Dia juga menyatakan ada larangan untuk melakukan kegiatan politik praktis di sekolah. Dia menegaskan sekolah tak boleh jadi tempat kampanye.

“Yang pasti untuk berpolitik praktis di lingkungan sekolah itu dilarang sesuai UU pemilu, sekolah termasuk tempat yang dilarang untuk berkampanye,” ucapnya.

#SahabatLuarBiasa juga jangan ikut-ikutan sebarkan hoax ya.

Seminar Pendidikan Inklusif untuk semua di Kota Medan

Seminar Pendidikan Inklusif untuk semua di Kota Medan, 14 Februari 2018 dihadiri 150 orang. Pembicara : Prof. David Evans, Ph.D.

Mekanisme PGP dan PNBP Mandiri BBGP Jabar menjadi Acuan BGP Kalimantan Timur

Bandung ─ BGP Kalimantan timur bersama rombongan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser melakukan konsultasi ke Kampus Guru Calakan terkait PGP dan

Lapor Beri Kami Penilaian WhatsApp