Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan ASN/PNS/Pegawai di lingungan BBGP Jawa Barat
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi tindakan atau dugaan maladministrasi oleh pejabat publik di lingkungan BBGP Jawa Barat yang dapat diadukan, yaitu antara lain:
- Penundaan berlarut;
- Penyalahgunaan wewenang;
- Bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut;
- Penyimpangan prosedur;
- Perbuatan melawan hukum;
- Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Intervensi;
- Lalai atas kewajiban;
- Tidak kompeten;
- Pemalsuan;
- Lain-lain tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat;
- Ketidakpuasan terhadap layanan BBGP Jawa Barat.
Sumber Pengaduan Masyarakat dapat berasal dari:
- Lembaga-lembaga Negara
- Badan/lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Badan hukum;
- Partai politik;
- Organisasi masyarakat;
- Media massa; dan
- Perorangan
Penyampaian secara tidak langsung melalui surat, sambungan telepon, email atau media informasi lainnya yang disediakan untuk menerima pengaduan, yaitu:
Kotak pengaduan/kotak saran , melalui:
- Line telepon (022) 4231191;
- Website: https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id
- Pesan singkat melalui whatsapp : 08112291383
- Melalui surat elektronik, email : bbgpjabar@kemdikbud.go.id
- instrumen online mengenai tindakan lainnya : Klik Disini
Untuk penyampaian pengaduan masyarakat kepada Kepala BBGP Jawa Barat dapat disampaikan secara langsung/tidak langsung ke alamat Kontak Kami, atau dengan mengisi Formulir Pengaduan. Setiap pengaduan masyarakat yang masuk secara resmi akan dikelola oleh Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik yang Berkadar Pengawasan atau Tidak Berkadar Pengawasan, akan ditindaklanjuti.
Jika substansi pengaduan masyarakat tidak jelas dan atau tidak logis, maka pengaduan masyarakat tidak disalurkan atau tidak ditindaklanjuti dan hanya didokumentasikan.
