Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah. Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas (Khotami, 2017).

Pada halaman ini, BBGP Jawa Barat menyajikan laporan sebagai transparansi publik sebagai berikut :

Rencana Strategis

Tahun 2022 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) BBGP Provinsi Jawa Barat tahun 2022 – 2024 merupakan perwujudan pemikiran dan komitmen Lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BBGP Provinsi Jawa Barat berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra dimaksud disusun untuk memenuhi dan menjawab tuntutan peningkatan kinerja aparatur maupun lembaga yang harus diemban oleh BBGP Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan manajemen guna mencapai tujuan dan sasaran Lembaga sebagaimana diamanatkan oleh Renstra pada periode sebelumnya.

Unduh Dokumen

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja

Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungajawaban kinerja dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja menginformasikan capaian kinerja yang telah dihasilkan unit kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Laporan kinerja yang disusun harus menggambarkan kinerja unit kerja, yang dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja BBGP Jabar
2023

Laporan Kinerja BBGP Jabar
2022

Rencana Aksi

Rencana Aksi Tahunan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana Aksi Tahun 2022

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai denngan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik).

Pengukuran Kinerja TW 2 Tahun 2024

Pengukuran Kinerja TW 1 Tahun 2024

Pengukuran Kinerja TW 2 Tahun 2023

Pengukuran Kinerja TW 1 Tahun 2023

Pengukuran Kinerja TW 2 Tahun 2022

Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.
Unduh Dokumen

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah dokumen yang berisi uraian terperinci seputar harta kekayaan, aset pribadi, penerimaan, dan pengeluaran milik penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat perseorangan yang tengah bertugas di instansi negara dalam tingkat pusat maupun daerah. LHKPN merupakan wujud dari semangat dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.

LHKPN

Laporan Keuangan

Tahun 2023

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 BBGP Prov Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah umum pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Unduh Dokumen

DIPA BBGP Jabar

Tahun 2024

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Unduh Dokumen

Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

RKA Bagian A

RKA Bagian B

RKA Bagian C

Kebijakan BBGP Jabar

Tahun 2024

Unduh Dokumen

1. Realisasi Anggaran

2. Data Aset BBGP Jabar